13 November 2008

Pemekaran Wilayah Tidak Haram (Dialog dengan ADB)

Ulasan ADB

Sungguh menarik fonomena yang terjadi di Indonesia, yang sudah di anggap menjadi negara yang di kategori miskin di dunia, sungguh sebuah ironi di mana sumber daya alam yang melimpah, alam subur dan gunung yang membentang, tapi rakyatnya hidup dalam kesengsaraan.
Kalau kita banding dengan negara-negara yang di anggap makmur di dunia, seperti Denmark, Norway dan Sweden, Mareka tidak apa-apanya dalam hal sumber daya alam di bandingkan dengan SDA-nya Indonesia.

Apa yang salah dengan Indonesia? negara kaya dan ternyata rakyat miskin. Sistem pengaturan negara yang salah dan terlalu banyaknya birokrasi, itulah penyebab utama rakyat Indonesia sengsara.
Dengan birokrasi yang ada sekarang ini, yang sudah cukup banyak dan sangat mempersulit masalah, apalagi lahirnya ALA dan ABBAS, niscaya akan lahir para birokrat-birokrat baru yang membuat keadaan sudah parah dan akan memperparah lagi.

Di negara-negara makmur seperti Denmark, justru sekarang ini sedang terjadi penggabungan wiliyah administrasi dengan alasan efesiensi dan penghematan uang negara. kalau ada urusan dengan pemerintah cukup melalui telepon atau melalui layar komputer. Bayangkan dan bandingkan dengan Indonesia.

Sekarang masalah tergantung kepada rakyat Gayo (ALA) dan ABBAS sendiri, apa hidup yang sudah sengsara mau tambah sengsara lagi, kalau mau, sila mekarkan ALA dan ABBAS jadi provinsi baru di Aceh.

Karena saya melihat, pemekaran ALA dan ABBAS bukan untuk rakyat.

ADP

Jawaban Kosasih

Sungguh menarik fenomena di Indonesia, sekarang Indonesia dapat dikatakan sebagai negara Islam yang paling demokratis di dunia, dan diakui oleh dunia internasional. Ini semua dimulai dari keruntuhan rezim Soeharto, ketika mulai adanya perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Contohnya adalah ketika TNI kembali ke barak, dimana sekarang TNI lebih profesional lagi dalam melakukan pekerjaannya, pemilihan langsung dalam memilih wakil rakyat bahkan sampai Presidennya atau pimpinan di daerah dilakukan melalui pemilihan langsung oleh Rakyat.

Sedangkan untuk menjaga keutuhan wilayahnya RI berhasil meredam pemberontakan yang terjadi di NAD dan Papua, walau dengan cara yang berbeda-beda. Untuk di Aceh dilakukan melalui sebuah perjanjian damai atau MoU Helsinky. Di Papua, saat ini Papu sudah dibagi menjadi 2 Provinsi untuk mempercepat pembangunan yang terjadi, bahkan direncanakan menjadi 3 provinsi ke depannya dengan melihat kondisi dari daerah tersebut.

Sadar akan ketidakpemerataan yang terjadi di NKRI, serta adanya perubahan pemerintahan dari sistem Sentralistik menjadi desantralistik maka timbullah provinsi-provinsi dan kabupaten/kota baru yang bertujuan melakukan percepatan pembangunan pada daerahnya masing-masing. Uniknya pemekaran wilayah itu berdasarkan macam-macam hal seperti ketidakadilan dari Provinsi induk, perbedaan akar budaya dan keamanan atau separatis. Sebenarnya ini bisa dilihat dari proses pemekaran Gorontalo dari provinsi induk Sulawesi Utara, serta Maluku dan Maluku Utara yang ternyata memang kurang diperhatikan karena terdapatnya perbedaan agama. Banten dengna Jawa Barat, selain kurang diperhatikan ternyata ada perbedaan akar budaya. Lain lagi denga Papua yang dimekarkan selain guna untuk lebih dapat melakukan pembangunan yang lebih baik lagi, juga untuk menghindari terjadinya separatis pada daerah tersebut. Begitu juga yang terjadi pada tingkatan daerah tingakat II di Indonesia.

Dari hal di atas dapat diketahui ternyata memang pemekaran wilayah bisa terjadi karena berbagai faktor dan sebab, dan perlu diketahui ini bukan merupakan sebuah barang haram yang tidak boleh dilakukan. Namun demikian perlu juga disadari bahwa memang ternyata ada dari beberapa wilayah pemekaran yang tidak maju seperti yang diharapakan, namun kiranya perlu sebuah kebijakan untuk melihatnya, karena sesungghnya jika sebuah daerah tersebut bisa memisahkan diri akan tetapi belum maju, berarti ini ada pada masalah manajemennya. Dan seharusnya ada pendampingan dari Pemerintah Pusat, atau jika memang tidak bisa maka disatukan kembali dengan daerah induknya. Sekali lagi ini bukan merupakan sebuah hal yang demikian rumit saja. Karena waktu yang akan membuktikannya.

Sebagai bahan perbandingan kita China sebagai negara yang paling luas wilayahnya denga penduduknya mempunyai 22 Provinsi, 4 daerah otonomi dan 2 Kota Madya. India dengan 28 Negara bagian dan 6 Wilayah Persautan dan USA dengan 50 negara bagian, yang kesemuanya mempunyai karakteristik masing-masing. Bahkan Thailand tetangga kita mempunyai 76 Provinsi. Sekali lagi pemekaran wilayah bukan barang haram.

Saat ini yang menarik adalah pemekaran di wilah NAD, menjadi ALA dan ABBAS, permasalahannya menjadi begitu menarik karena sepertinya ada penolakkan yang sangat keras dari Pemerintah Daerah NAD sendiri dengan berbagai macam alasan, seperti mempermasalahkan SDM, kemampuan kemandirian, keamanan, bahkan ancaman dari Wagubnya untuk mengundurkan diri, alasan-alasan ini sebenarnya yang tidak bisa diterima.

Ketika ALA dan ABBAS meminta memisahkan diri utamanya adalah untuk menjadikan daerah ini lebih terurus lagi, karena semasa konflik pembangunan semakin menjadi tidak efektif, atau untuk memperpendek rentang kendali. Selanjutnya adalah masalah keamanan, seperti halnya Papua, dengan pemekaran wilayah maka keamanan akan lebih baik lagi, kekuatiran ini akibat luka-luka yang selama ini ada akibat pemberontakkan GAM yang dirasakan oleh masayarakat ALA dan ABBAS, terlebih lagi saat ini ketentraman GAM yang saat ini menjadi pemimpin NAD semakin hari semakin mengkuatirkan, karena dana BRR yang notabene sebagai uang pemberi makan oleh GAM sudah habis tahun 2009, Mou Helsinky yang menjadi pelindung GAM semakin lama semakin mendapatkan kritisi dari berbagai pihak karena ketidakadilan-ketidakadilan yang ada pada isinya. Khusus ALA, yang nota bene Gayo telah ada permusuhan tradisional yang sudah ada sejak zaman nenek muyang mereka, yang tidak bisa dianggap sebelah mata, seperti halnya antara Jawa dan Sunda, walau tidak pernah diekspos secara luas.
Sedangkan kekuatiran-kekuatiran dari Pemerintah Daerah NAD sepertinya tidak bisa dipertanggungjawabkan, seperti masalah SDM, tentunya bila daerah tersebut sudah mempunyai wadah yang jelas, sudah aman, maka sudah barang tentu banyak cara untuk melakukan percepatan peningkatan SDM seperti yang sudah dilakukan di Gorontalo. Sedangkan keamanan, sebenarnya bukan menjadi masalah besar karena genetika Gayo itu akan mempermudah rasa damai dan kerjasaman yang dilakukan. Seringkali dikatakan bahwa perbedaan tersebut jangan diseragamkan akan tetapi ditunjukkan untuk menjadi sebuah persatuan, Bhineka Tunggal Ika. Jadi, merupakan hal yang jelas kalau pemekaran wilayah tersebut memang untuk pada dasarnya untuk kepentingan masayarakat daerahnya dan untuk mempermudah kerjasama yang dilakukan yang intinya mempecepat pembangunan yang dilakukan.

Sedangkan masalah isu ras yang diangkat ketika adanya gelombang daerah yang ingin memisahkan diri, ada benar dan ada salahnya, benarnya memang sekarang kesukuan dari masing-masing daerah semakin meningkat, namun demikan hal ini tidak perlu dikuatirkan karena pada dasarnya ada beberapa hal yang menjadi penyatu dari bangsa yang kita cintai ini sebagai pengikat nasionalisme. Salah satunya adalah keyakinan sebagian besar NKRI adalah Islam, inilah yang harus dipertahankan karena Islam mengajarkan kita untuk selalu taat kepada Pimpinan, juga agama ini mengajarkan untuk dapat bila ada perseteruan diantasa pemeluknya diselesaikan secara damai.

Penghormatan terhadap sejarah atau para Pahlawan, persamaan senasib ketika dijajah oleh Belanda dan Jepang rasanya tidak akan pernah luntur dari negeri ini. Kemudian, eksistensi penduduk Jawa yang sudah menyebar di seluruh Indonesia melalu transmigran ternyata juga dapat dikatakan sebagai pelekat bangsa ini, ini harus diakui mau atau tidak. Dan yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana kita dapat menjadikan NKRI ini sebagai bangsa yang besar dan berwibawa yang mampu mensejahterakan rakyatnya, ini menjadi modal utama saat ini untuk menjaga nasionalisme. Ketika semuanya hilang, maka kebanggaan menjadi suat bangsa amat diperhitungkan, dan permasalahannya adalah kembali kepada kesejahteraan dan bagaimana Pemerintah menjaga kewibawaannya dihadapan rakyatnya.

ALA dan ABBAS, sekali lagi mempunyai faktor-faktor pendukung sehingga seharusnya kelahirannya tidak bisa ditunda-tunda, karena dampaknya akan seperti air es. Dengan adanya ALA dan ABBAS maka wibawa Pemerintah akan semakin naik, seperti halnya Pemerintah telah menghukum para Koruptor berdasi putih, seperti yang dilakukan di Papua, karena ancaman separatis di NAD itu tidak akan pernah hilang, ini disebabkan permasalahan kesejahteraan, pemekaran wilayah ini akan mempercepat kesejahteraan sekaligus menghilangkan swakwasangka akan terjadinya pemberontakan lagi oleh GAM sekaligus mempersempit separatisme. Ketika separatisme itu mulai diberikan peluang maka yang terjadi adalah penurunan wibawa pemerintah, Pemerintah harus tegas untuk yang satu ini untuk menjaga semangat nasionalisme.

Terkahir, kepada rakyat ALA dan ABBAS sudah saatnya berdiri di kaki-kaki sendiri, memajukan diri sendiri, tidak lagi ada intimidasi baik dari GAM maupun TNI, mengelola SDA, hasil kebun, laut menuju ALA dan ABBAS yang makmur, serta menuju Rakyat Aceh yang sejahtera. Sudah terlalu lama kita tidak diperhatikan dan sudah terlalu ama kita smeua menjadi korban konflik. Sekarang adalah saat yang tepau untuk memperjuangkan anak cucu kita kedepan.

Tidak ada komentar: